KELEMAHAN INDIKATOR EKONOMI DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN “ DANA BOS (Bantuan Operasional Sekolah) “

KELEMAHAN INDIKATOR EKONOMI DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN 

“ DANA BOS (Bantuan Operasional Sekolah) “

Tugas Mata Kuliah Ilmu Kesejahteraan Sosial

Dosen Pengampu Al. Setya Rohadi, M. Kes

NADRA YUNIA AYUNINGTYAS

10102241026

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2011

ARTIKEL :

KORUPSI DANA PENDIDIKAN

Rp 4,5 Miliar "Bablas" di SDN RSBI 12

Selasa, 30 November 2010 | 12:33 WIB

ILUSTRASI: Temuan BPK mencatat, bukti transaksi yang dipertanggungjawabkan SDN RSBI Rawamangun 12 sebesar Rp 269 juta sebenarnya tidak dibuat pada tanggal transaksi, karena materai yang digunakan itu belum diterbitkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari tujuh sekolah di DKI Jakarta yang terindikasi merugikan keuangan negara/daerah senilai Rp 5,7 miliar menurut temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta, potensi kerugian terbesar terjadi di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi, Jakarta Timur. Dari jumlah tersebut, kerugian negara dalam pengelolaan dana BOS dan BOP di SMPN Induk TKBM ditaksir mencapai Rp 1,1 miliar lebih, sementara di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi sebesar Rp 4,5 miliar.

Bukti transaksi dana BOS/BOP Oktober 2008 sampai Juni 2009 dengan nilai di atas Rp 500 juta memakai materai desain 2009 yang justeru belum berlaku. 

-- Febri Hendri

Demikian diungkapkan peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (30/11/2010). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Jakarta untuk SDN RSBI Rawamangun 12 yang diterima ICW, banyak kejanggalan pada bukti-bukti transaksi keuangan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana bantuan operasional pendidikan (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 di sekolah itu.

Pertama, SPJ menggunakan materai yang belum berlaku. BPK menemukan beberapa bukti transaksi yang dipertanggungjawabkan dari dana BOS dan BOP bulan Oktober 2008 sampai Juni 2009 dengan nilai diatas Rp 500 juta menggunakan materai desain tahun 2009.

Febri menandaskan, berdasarkan SK Menkeu No.55 Tahun 2009 sudah dinyatakan, bahwa meterai desain tahun 2009 berlaku mulai 1 Juli 2009, dan materai berdesain tahun 2005 masih berlaku sampai 31 Maret 2010. Sementara itu, pada SPJ BOP bulan Januari-Mei 2009 (tertanggal kwitansi pembelian materai 10 Januari 2009, 27 Februari 2009, 6 April 2009 dan 29 Mei 2009) terdapat SPJ pembelian meterai desain tahun 2009 sebesar Rp 870 juta. Padahal, kata Febri, meterai tersebut belum diterbitkan dan belum berlaku pada tanggal tersebut.

"Materai itu juga digunakan untuk bukti transakasi yang terjadi tahun 2008 dan sebelum Juli 2009, yang seharusnya masih menggunakan materai desain tahun 2005 karena materai ini masih beredar dan berlaku," ujarnya.

Dengan demikian, kata Febri, bukti transaksi yang dipertanggungjawabkan oleh SDN RSBI Rawamangun 12 sebesar Rp 269 juta sebenarnya tidak dibuat pada tanggal transaksi, karena materai yang digunakan itu belum diterbitkan.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, ICW bersama-sama Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) yang terdiri dari para guru dan orang tua murid menggelar aksi damai ke gedung Balaikota DKI Jakarta, Selasa (30/11/2010) siang ini.

Aksi damai itu dimaksudkan untuk memaparkan kepada publik ihwal kebohongan para pejabat pemerintah DKI Jakarta terkait kasus menguapnya dana bantuan operasional sekolah (BOS)/bantuan operasional pendidikan (BOP) di enam Sekolah Induk TKBM (Tempat Kegiatan Belajar Mengajar) dan satu sekolah RSBI senilai Rp 5,7 miliar yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta. 

SUMBER http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/22/2015227/Korupsi.BOS.Diserahkan.ke.KPK.dan.Pemkot

ANALISIS ARTIKEL

Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara, dimana dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan serta membiayai pelaksanaan pendidikan demi mencerdaskan kehidupan warga negaranya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Ditinjau Dari Aspek Hukum Keuangan Negara Kasus Permasalahannya adalah: Bagaimana ketentuan pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) dan bagaimana pelaksanaan ketentuan pengelolaan BOS apakah sampai sasaran.

Dalam kenyataan di lapangan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan terkait pendistribusian uang BOS tersebut. Sebagai salah satu contoh dalam artikel di atas telah dipaparkan bahasan tentang bukti kelemahan salah satu indikator untuk menuju kesejahteraan. Artikel tersebut sebagai tanda belum tecapai tujuan pemerintah secara penuh dalam rangka mensejahterakan peserta didik dan perangkat pendidikan yang pada awalnya akan disejahterakan melalui program BOS.

Bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program kebijakan pemerintah negara kita terhadap dunia pendidikan. Sebagai bukti bahwa pemerintah sangat peduli dengan kualitas pendidikan bagi anak-anak bangsa. Ini juga merupakan bagian dari mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Pemerintah jelas ingin membantu warga dalam membiayai dana pendidikan anak-anak dari tingkat SD kelas satu sampai kelas 9. Tetapi ternyata jalan yang harus dilalui dalam pendistribusian terjadi banyak kebocoran yang menandakan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan.

Pengaturan penyaluran dana BOS sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan dana tunai untuk penyelenggaraan operasional sekolah ini langsung diberikan kepada anak-anak melalui lembaga sekolah negeri atau sekolah swasta, secara merata. Dana untuk biaya operasional sekolah diambil dari APBD diutamakan untuk warga miskin, tapi boleh diberikan pada warga yang mampu sekedar meringankan beban dana pendidikan pada para orang tua. Namun di lapangan tidak sedikit anak-anak yang mestinya duduk di bangku sekolah masih saja tinggal di rumah karena alas an biaya yang seharusnya hal itu tidak terjadi karena adanya BOS.

Maksud daripada pemerintah mengadakan program BOS adalah benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan dengan aturan-aturan yang telah dibakukan. Sementara dalam prosesnya, dana BOS terkesan banyak penyimpangan. Adapun aturan penggunaan dana BOS yang telah dibakukan itu meliputi:

1. Penerimaan murid baru

2. Pembelian buku pelajaran terutama untuk perpustakaan sekolah

3. Pembelajaran pengayaan, ekskul misalnya.

4. Membiayai kebutuhan ujian, atau ulangan harian, ulangan umum, remedial, dan lain-lain

5. Pembelian bahan praktikum, dan peralatan ATK di kelas

6. Pembayaran listrik, air dan telepon

7. Biaya perawatan sekolah

8. Membayar honorarium SDM honorer

Peningkatan SDM pengajar 

- Membantu dana transport anak miskin ke dan dari sekolah

- Jika semua sudah terpenuhi, baru boleh digunakan untuk membeli alat peraga, media belajar dan furniture untuk sekolah. . http://www.anneahira.com/bantuan-operasional-sekolah.htm

Jadi, alangkah sejahteranya masyarakat dunia pendidikan seandainya hal diatas benar-benar dilaksanakan tanpa kecuali. Semoga ke depan dunia pendidikan di Indonesia akan semakin maju, dan nurani kita selalu terketuk untuk mensejahterakan mereka yang selama ini belum tersentuh pendidikan dasar.